Bisnis.com, JAKARTA—Proporsi utang emiten-emiten sektor konstruksi yang semakin tinggi menjadikan surat utang emiten-emiten di sektor ini relatif rentan bila terjadi resiko-resiko bisnis yang mengancam arus kasnya.
Emiten-emiten sektor konstruksi, khususnya dari keluarga BUMN memiliki tanggung jawab tinggi dari pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai target pemerintah. Dalam RPJMN 2015-2019, anggaran infrastruktur ditargetnya mencapai RP4.769 triliun, yang mana 22,2% atau Rp2.817,7 triliun dikontribusikan oleh BUMN.
Hal ini menjadi latar belakang agresifnya BUMN memburu utang baru, baik melalui sindikasi perbankan, obligasi domestik, maupun obligasi global. Bahkan, sejumlah BUMN untuk pertama kalinya mulai menjajaki instrumen surat utang di pasar modal.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, mengatakan bahwa tingkat leverage atau daya ungkit emiten-emiten sektor konstruksi akan menjadi semakin terbatas karena agresifnya emiten-emiten sektor ini untuk menarik utang baru.
Sementara itu, beberapa surat utang BUMN sering kali memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan peringkat perusahaannya sendiri dari Pefindo. Hal ini perlu diwaspadai sebab umumnya terjadi karena adanya jaminan khusus atau rancangan khusus pada struktur surat utangnya, sementara posisi induk perusahaannya tidak sekuat yang diharapkan.
Sebagai contoh, PT Hutama Karya (Persero) memiliki peringkat umum idA-, tetapi Shelf Registration Bond I Hutama Karya memiliki peringkat idAAA. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memiliki peringkat obligasi umum idAA, tetapi peringkat Project Bond dari anak usahanya yakni Marga Lingkar Jakarta adalah idAAA.
Baca Juga
Investor perlu tetap mewaspadai kinerja korporasi induk dan peringkatnya sebab besar kemungkinan BUMN masih akan sangat agresif untuk menerbitkan utang baru dalam beberapa tahun ke depan.
“Dengan beban utang itu, kepastian pembayaran dari pemberi kerja harus benar-benar jelas, harus dijaga di situ. Karena ada kepentingan politis juga di sini untuk menyelesaikan konstruksi infrastruktur itu dalam 1-2 tahun ini,” katanya, Senin (12/2/2018).
Di sisi lain, surat utang global dalam denominasi rupiah atau Komodo Bond yang diterbitkan oleh Jasa Marga dan Wijaya Karya juga memiliki tenor yang relatif singkat, yakni hanya 3 tahun. Ramdhan menyayangkan hal ini sebab ruang gerak emiten relatif terbatas sebab dalam waktu yang singkat harus segera memikirkan pelunasannya.
Menurutnya, dengan kondisi tekanan target pemerintah dan beban keuangan saat ini, BUMN menjadi sangat rentan. Dirinya berharap, emisi Komodo Bond selanjutnya memiliki tenor yang leibh panjang untuk menjaga resiko refinancing BUMN.
“Konstruksi ini takutnya bubble utang karena utangnya menjadi sangat besar. Emiten harusnya leibh memperbanyak struktur agak panjang karena kalau satu cacat, yang lain akan terkena dampaknya karena kepercayaan investor terganggu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
