Bisnis.com, JAKARTA - PT Bahana Sekuritas memperkirakan ekonomi pada tahun 2018 ini akan tumbuh sekitar 5,2% karena multiplier effect dari stabilitas kenaikan harga komoditas dunia yang akan mendorong ekspansi perekonomian.
Selain itu, langkah Presiden Joko Widodo dalam mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air masih akan berlanjut, ditambah kenaikan alokasi bantuan sosial dalam APBN 2018, akan menopang pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah.
Analis Bahana Sekuritas, Michael Setjoadi menjelaskan sepanjang tahun lalu, melemahnya daya beli masyarakat cukup memberi dampak yang berarti bagi perekonomian nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, sepertinya sedikit di bawah target. Perbaikan dari harga komoditas juga belum memberi dampak signifikan terhadap perekonomian.
Dalam APBN-P 2017, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%. Bank Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun lalu akan berada pada kisaran 5,1% karena perbaikan konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar bagi perekonomian Indonesia, belum cukup kuat meski investasi meningkat.
‘'Sepanjang tahun ini, pemerintah akan mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat penerima subsidi bantuan pangan nontunai dari yang sebelumnya penerima subsidi beras. 'Hal ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong penjualan barang konsumer yang bergerak cepat,'' papar Michael dalam keterangan pers yang diterima Bisnis.com, Selasa (23/1/2018).
Michael melihat dalam anggaran 2018, pemerintah meningkatkan alokasi bantuan sosial sekitar 33% menjadi Rp78,2 triliun dari alokasi tahun lalu sekitar Rp59 triliun, seiring dengan konversi program subsidi beras (Rasta) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kenaikan ini akan meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga setiap bulannya sekitar Rp100.000 atau setara dengan 9,5% rata-rata konsumsi rumah tangga.
Saat ini, telah berdiri sekitar 7.733 e-warong tersebar di Sumatra dan Jawa, yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan subsidi bahan pokok, dengan jumlah 1,42 juta rumah tangga telah beralih ke program BPNT dari yang sebelumnya penerima Rastra. Pemerintah menargetkan tahun ini sekitar 10 juta rumah tangga dengan pendapatan di bawah upah minimum regional (UMR) atau masuk dalam kategori masyarakat miskin, yang akan mendapatkan BPNT.
Melalui program BPNT, masyarakat akan mendapatkan subsidi sebesar Rp110.000/bulan, dari yang sebelumnya sebesar Rp95.000 yang bisa dibeli dengan kartu e-money keluaran Bank Negara Indonesia (BNI), yang ditransfer setiap dua bulan dengan total Rp220.000 untuk membeli 15 kg beras, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng. Ke depan, pemerintah akan melakukan transfer subsidi setiap bulan.
''Berdasarkan survei pada satu e-warong yang kami datangi di Jakarta, penerima subsidi mendapatkan kualitas beras yang lebih baik dibandingkan melalui program Rastra. Apabila pemerintah sukses melakukan konversi 10 juta rumah tangga menggunakan BPNT pada tahun ini, dampaknya akan menopang konsumsi masyarakat menengah-bawah,'' ungkap Michael.
Dengan melihat program pemerintah yang masih ingin meningkatkan bantuan sosial sepanjang tahun ini demi menopang daya beli masyarakat bawah, Bahana masih merekomendasikan beli untuk saham-saham konsumer terkait bahan pokok seperti Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dengan target harga Rp10.600, Mayora Indah (MYOR) dengan target harga Rp2.700, Ramayana Lestari Sentosa (RALS) dengan target harga Rp1.430.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
