Financial Closing Proyek LRT Rampung 22 Desember 2017

Penyelesaian pembiayaan atau financial closing proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek ditargetkan rampung pada 22 Desember 2017.
Fahmi Achmad | 14 Desember 2017 17:40 WIB
Foto aerial proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta, Minggu (19/11). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, LONDON - Penyelesaian pembiayaan atau financial closing proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek ditargetkan rampung pada 22 Desember 2017.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan skema pendanaan untuk proyek LRT telah rampung dibicarakan dan tinggal financial closing."Masih ada verifikasi dari Jamdatun dan BBKP dan nanti akan dibayarkan pada Januari," katanya di London, (14/12/2017).

Rini menyebutkan pencairan dana pun akan dilakukan bertahap, sesuai dengan progres keberlanjutan proyek. Rini juga menegaskan kondisi keuangan BUMN yang terlibat dalam pembiayaan proyek LRT, cukup kuat dan solid.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo Dirut PT Bank Mandiri Tbk mengatakan pihaknya mendukung penuh pendanaan proyek pembangunan LRT tersebut. "Financial closing tanggal 22 ini," ungkqpnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil rapat antara dirinya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyepakati opsi financial closing antara tanggal 21 atau 22 Desember 2017.

"Financial closing antara tanggal 21 atau 22. Pencairannya 15 Januari tahun depan," ujar Luhut usai rapat di kantor Kemenko Kemaritiman, Jumat (8/12/2017).

Dia menegaskan bahwa pembangunan proyek ini akan dilakukan secara transparan, termasuk dalam hal pembelian keretanya.Pembelian kereta harus diikuti dengan transfer teknologi sehingga industri dalam negeri juga bisa belajar untuk memproduksi.

Dalam proyek ini PT Kereta Api Indonesia akan bertindak selaku operator sekaligus investor. Adapun, PT Adhi Karya TBK merupakan kontraktor dan investor. Bank yang terlibat dalam pembiayaan proyek ini yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk.,PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya menjaga agar proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dikerjakan sesuai rencana dan tata kelola yang baik sehingga bebas dari korupsi.

Sri Mulyani menyebut hal itu penting lantaran sejumlah proyek infrastruktur sering dianggap sebagai ranah yang tidak sehat dan rawan dikorupsi.

"Kita berharap BUMN ini bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Kita juga menekankan di dalam proses ini adalah tidak ada korupsi sehingga ini menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur yang selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat," katanya dalam jumpa pers di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat malam (8/12/2017).

Sementara itu, Menhub Budi Karya berharap format pembiayaan baru yang tidak seluruhnya ditanggung pemerintah itu akan dapat diterapkan di wilayah lain seperti di Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bandung.

"Sekarang BUMN, bukan tidak mungkin ada kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Kami gembira dengan format baru yang digunakan ini," katanya.

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017 yang menjadi landasan penyelesaian proyek LRT Jabodebek, PT KAI dan Adhi Karya menjadi mitra proyek senilai Rp29,9 triliun, terdiri dari sarana, prasarana, dan IDC (InterestDuring Construction).

Pemerintah mendukung proyek tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor prasarana sebesar Rp1,4 triliun, serta PMN kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun sebagai pemegang konsesi, operasi sarana dan prasarana proyek. Ada pun sebagai tambahan pembiayaan, akan ada pinjaman perbankan sebesar Rp18,1 triliun.

Tag : LRT
Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top