Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan analis menilai indikator makro ekonomi Indonesia tahun depan yang disampaikan pemerintah pekan lalu akan berdampak positif bagi pasar obligasi dalam negeri 2018, kendati besar peluang akan terjadi koreksi karena cenderung sangat optimistis.
Anil Kumar, analis obligasi Ashmore Aset, mengatakan bahwa data indikator ekonomi makro 2018 yang disampaikan pemerintah tergolong moderat, meskipun memang nantinya berpeluang berubah. Hal tersebut akan positif dampaknya bagi perjalanan nengara setidaknya di periode awal tahun 2018.
Pemerintah menetapkan tingkat pertumbuhan pendapatan RAPBN 2018 terhadap APBNP 2017 sebesar 8,2% dengan pertumbuhan pajak 9,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja yang ditargetkan hanya 3,32%. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan belanja selalu di atas 10% secara yoy.
Dengan asumsi inflasi 3,5% dan pertumbuhan ekonomi 5,4%, maka pertumbuhan pajak 9,3% merupakan target moderat. Menurutnya, keputusan pemerintah ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan budjet fiskal dan menenangkan pasar.
“Kita lihat pertumbuhan pajak itu moderat, artinya pemerintah beri sinyal bahwa saya tidak akan kejar-kejar kamu, jadi tidak usah takut-takut amat. Perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang kan karena pemerintah mau kejar pajak, bank diminta buka data sehingga bikin orang takut,” katanya pada Bisnis,
dikutip Kamis (24/8/2017).
Belanja yang lebih rendah berimplikasi pada target defisit anggaran dan penerbitan SBN yang lebih rendah pula. Dirinya menilai, dengan target defisit anggaran yang hanya 2,19% sementara target pertumbuhan ekonomi 5,4%, pemerintah memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mencederai dinamika di pasar obligasi
Target SBN gross tahun depan mencapai Rp668,6 triliun, lebih rendah 6,75% dibandingkan target tahun ini Rp717 triliun. Sementara itu, SBN neto 2018 diproyeksikan Rp414,73 triliun, lebih rendah 11,2% dibandingkan target tahun ini Rp467,3 triliun.
Dengan proyeksi seperti itu, menurutnya investor dapat lebih santai di pasar, setidaknya selama semester pertama, sebab banjir surat utang lebih terbatas. Namun, dirinya menyangsikan defisit anggaran akan benar-benar hanya 2,19%. Kemungkinan akan ada perubahan di semester kedua sehingga meningkatkan resiko di pasar obligasi.
“Kalau tahun ini defisitnya mencapai 2,67%, tahun depan juga tampaknya kurang lebih akan sama. Kalau pajak sesuai, pemerintah mungkin tambah pengeluaran dengan cara issue obligasi. Atau, bisa juga pengeluaran sesuai tapi pajak tidak tercapai, sehingga mereka tambah obligasi,” katanya.
Resiko eskternal juga masih akan membayangi pasar obligasi dalam negeri, terutama resiko perang yang berpotensi meningkatkan harga minyak dunia. Apalagi, Indonesia masih sangat mengandalkan import, sementara subsidi sebagian besar sudah dicabut. Alhasil, asumsi inflasi 3,5% dan kurs rupiah Rp13.500 berpotensi meleset.
“Selain hal itu [perang], saya tidak melihat ada resiko yang bisa menghajar Indonesia. Selama harga batubara tinggi, Indonesia diuntungkan. Saya kira China juga akan menjaga harga batubara jangan sampai jatuh,” katanya.
Ahmad Mikael, ekonomi Pemeringkat Efek Indonesia, sependapat bahwa target defisit anggaran 2,19% terlalu optismis, mengingat kondisi penerimaan pajak masih belum cukup kuat. Dirinya juga menilai target pertumbuhan ekonomi yang cukup realistis untuk tahun depan seharusnya berkisar antara 5,2% hingga 5,3%.
“Saya rasa defisit 2,7% untuk 2018 sangat mungkin terjadi. Kalau segitu, mungkin bisa sekitar Rp900 triliun gross penerbitan SBN, yang mana saya rasa masih affordable bagi pemerintah karena debt to GDP kita masih rendah,” katanya.
Meski pemerintah kemungkinan akan menerbitkan SBN dalam nominal yang lebih tinggi dari target yang disampaikan awal, dirinya menilai hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh bagi pasar surat utang pemerintah.
Pasalnya, data inflasi dalam negeri hingga saat ini masih cukup rendah. Target inflasi tahun depan pun hanya 3,5%, lebih rendah dari proyeksi tahun ini 4,3%. Hal ini menyebabkan yield obligasi negara tetap akan melanjutkan tren penurunan kendati supply bertambah, seperti yang sudah terjadi belakangan ini.
Apalagi, pemerintah telah mengantongi peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat utama dunia dan berpotensi masih akan menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut.
“Saya rasa pemerintah memberi sinyal dovish untuk monetary policy-nya. Karena short terms interest rate turun, maka akan berpengaruh pada short to medium term obligasi pemerintah turun. Kalau itu turun, maka larinya ke kupon obligasi korporasi juga turun,” katanya.
Dirinya menilai, dengan kondisi ini, obligasi korporasi pun akan kembali meningkat tajam tahun depan dengan tren kupon semakin murah, bahkan setelah tahun ini kembali memecahkan rekor. Pefindo memproyeksikan total penerbitan obligasi korporasi tahun ini akan menembus Rp119,6 triliun, sementara tahun depan akan lebih dari Rp120 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
