Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Emiten Indonesia menilai langkah pemerintah dan Bursa Efek Indonesia untuk menjaring perusahaan-perusahaan dengan postur utang bank lebih dari Rp1 triliun untuk melantai di bursa tidak dapat dipaksakan.
Isakayoga, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, mengatakan pihaknya setuju dengan upaya dari pemerintah dan BEI untuk menarik perusahaan-perusahaan tersebut melantai di bursa sejauh tidak memaksa atau mewajibkan mereka.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya tetap dalam jalur mengajak, dan menawarkan lebih banyak insentif agar pilihan untuk menjadi perusahaan terbuka lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, mereka tidak masuk bursa karena terpaksa atau hanya sekadar membantu memenuhi target BEI untuk meningkatkan jumlah emiten.
Misalnya, pemerintah dapat membebaskan listing fee atau mengupayakan adanya jaminan likuiditas bagi saham emiten. Pasalnya, investor domestik di pasar modal Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan total populasi sehingga daya serapnya terbatas.
Postur utang yang tinggi pada perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan justru akan membuat investor malah gamang untuk membeli saham mereka. Artinya, rencana untuk menarik sebanyak mungkin perusahaan untuk listing harus juga diimbangi penguatan pasar dan mempertimbangkan perspektif investor.
Jangan sampai, resiko yang ditanggung emiten menjadi lebih besar setelah melantai di bursa sebab mereka harus memikirkan sendiri bagaimana menjaga likuiditas dan jumlah investor. Hal ini justru akan merugikan investor dan perbankan yang menjadi kreditur.
“Kita setuju kalau itu istilahnya mengundang, tetapi bukan mengharuskan karena listing itu adalah pilihan bisnis. Jadi, masih perlu ada pendalaman lagi untuk upaya ini. Kita mendukung, tetapi harus dipastikan caranya yang tepat,” katanya melalui sambungan telepon, Rabu (5/7/2017).
Menurutnya, bank memiliki mekanisme dan tanggung jawab untuk memastikan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikembalikan dengan imbal hasilnya. Hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mewajibkan keterbukaan dari perusahaan-perusahaan pemimjam tersebut.
Sumber dana yang disalurkan untuk tiap-tiap perusahaan tersebut pun tidak dapat dipastikan asalnya, sehingga sulit untuk merunut kepada siapa persisnya perusahaan mempertanggungjawabkan penggunaan dananya selain kepada bank.
Sebelumnya, Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan utang bank hingga Rp1 triliun akan didorong dan kelak diwajibkan untuk listing di BEI.
Menurut Tito, perusahaan-perusahaan yang memiliki utang besar secara tidak langsung memiliki tanggung jawab keterbukaan kepada publik sebab sumber dana pinjaman bank mereka berasal dari publik. Untuk itu, langkah go public menjadi keniscayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
