KURS RUPIAH 24 MEI: Rupiah Ditutup Melemah 0,47%

Nilai tukar rupiah melemah 0,76% atau 103 poin ke Rp13.677 menjelang penutupan perdagangan hari ini.

Nilai tukar rupiah bergerak melemah 0,66% atau 90 poin ke 13.664 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan siang ini, Selasa (24/5/2016).

Rupiah melemah 76 poin atau 0,56% ke Rp13.650/US$.

Dolar AS kembali menguat setelah ketua  Fed St. Louis James Bullard mengatakan keanggotaan Inggris di Uni Eropa tidak  mempengaruhi keputusan rencana kenaikan Fed Rate.

Secara terpisah, Ketua Fed San Francisco John Williams mengatakan bank sentral AS masih berencana dua atau tiga kami menaikkan suku bunga pada tahun ini, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (24/5/2016).

Mata uang Asia Tenggara kompak melemah.

Peso Filipina (-0,14%), baht Thailand (-0,19%0, dolar Singapura (-0,22%), ringgit Malaysia (-0,65%).

Rupiah melemah 51 poin atau 0,38% ke Rp13.625/US$.

Indeks dolar menguat 0,09% ke level 95,321.

Nilai tukar rupiah melemah 0,30% atau 41 poin ke 13.615 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan pagi ini, Selasa (24/5/2016).

Pemerintah menargetkan penerimaan negara yang bisa diraup dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty minimal Rp165 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan besaran minimal ini sudah perhitungkan masuk dalam bagian dari APBN 2016, termasuk hasil revisi.

“Ya sekitar Rp180 triliun (hasil per hitungannya), tapi sekitar Rp165 triliun kami taruh di APBN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (23/5/2016).

Hitungan itu didasarkan data intelijen yang dimiliki pemerintah dari otoritas resmi. Dalam data tersebut, ada sekitar 6.519 warga negara Indonesia yang memiliki harta di luar negeri. Meski demikian, Bam bang mengakui data tersebut hanya mencakup dua negara.

Adapun, dengan asumsi nilai tukar rupiah senilai Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, total harta yang terparkir lebih dari Rp11.400 triliun. Adapun, daftar harta atau aset itu terhitung dari 1995 hingga 2015 dengan posisi outstanding terakhir.

Total harta tersebut tidak hanya mencakup tindakan tax evasion yang berten tangan dengan peraturan perundangundangan, tapi juga hasil tindakan tax avoidance tidak bertentangan dengan peraturan.

Bambang mengungkapkan angka target tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi satu tarif rata-rata yakni 4% untuk deklarasi luar negeri dan 2% untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri.

Tentunya, angka ini akan berubah jika tarif berganti. Untuk harta dari luar negeri, pemerintah mengestimasi ada sekitar Rp3.500 triliun –Rp4.000 triliun yang akan dideklarasikan.

Dengan menggunakan estimasi tarif rerata 4%, ada penerimaan negara sekitar Rp160 triliun.

Sisanya, untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri ada sekitar Rp1.000 triliun. Dengan perkiraan tarif 2%, ada potensi tambahan penerimaan Rp20 triliun. Seperti diketahui, penerimaan pajak nonmigas tahun ini ditargetkan mencapai Rp1.318,7 triliun, naik 30,4% dari realisasi tahun lalu Rp1.011,2 triliun. Menkeu

Bambang terus memberi sinyal tidak akan mengubahnya dalam APBN Perubahan 2016. Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sangat optimistis
de ngan potensi penerimaan yang bisa diambil dari tax amnesty. Pihaknya mendapati masih banyak harta atau aset dalam data intelijen pemerintah itu yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

“Ternyata kebanyakan SPT orang Indonesia yang diduga memiliki aset di luar negeri tidak mencantumkan sama sekali, hampir tidak mencantumkan sama sekali aset yang di luar negeri. Kalau kita lihat asetnya, kebanyakan aset dalam negeri (yang dilaporkan), apakah rumah, mobil, tanah, saham perusahaan,” jelasnya.

PERBANKAN

Bambang menjelaskan pemerintah akan menunjuk sekitar lima manajemen investasi untuk mengelola dana hasil repatriasi dalam kebijakan ini. Namun, dasarnya tetap lewat perbankan. “Bank tetap pintu masuknya tapi tidak semua adi deposito bank, bisa dilarikan ke SBN, saham yang di-lock-up, REITS, RDPT, surat berharga BUMN,” ujarnya.

Instrumen itu, lanjutnya, akan saling berkaitan. Pihaknya berharap agar dana yang sudah masuk itu tidak keluar lagi pasca berakhirnya holding period yang dalam RUU Pengampunan Pajak di rencanakan tiga tahun. Oleh karena itu, pendorongan aliran dana ke investasi riil baik manufaktur maupun infrastruktur diharapkan mampu memberikan keyakinan.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan pengelolaan dana hasil repatriasi ini harus dikelola dengan baik. Pasalnya, jika pengelolaan tidak baik akan mengakibatkan beberapa dampak negatif.

Salah satunya yakni kenaikan beban biaya DPK bagi bank yang pada gilirannya menurunkan kinerja bank. Selain itu, kenaikan jumlah uang beredar akan diikuti dengan kenaikan inflasi.

Hasil hitungan bank sentral, penerimaan pajak yang bisa didapat dari kebijakan tax amnesty hanya sekitar Rp53,4 triliun dengan repatriasi dana Rp560 triliun. Hitungan ini didasarkan pada jumlah illicit funds di luar negeri dari 2003-2015 sekitar Rp3.147 triliun.

“Kami mengasumsikan 60% dari jumlah tersebut yang bisa ikut tax amnesty,” katanya. 

Sisanya merupakan dana yang ber kaitan dengan korupsi, narkoba, terorisme, dan human trafficking.

Dengan adanya potensi penerimaan pajak serta dana hasil repatriasi tersebut, Bank Indonesia memproyeksi akan ada peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,3%, inflasi 0%, kredit 2%, dan penguatan nilai tukar Rp150 pada tahun ini. Pada 2017, akan ada peningkatan laju PDB 0,3%, inflasi 0,3%, kredit 4,2%, serta peningkatan nilai tukar rupiah Rp120.

Bank sentral berpandangan pengampunan pajak atau tax amnesty harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru. Titik tolak sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data (tax reform) menjadi salah satu aspek yang berperan dalam keberhasilan tax amnesty.

Selain itu, menurutnya, sebelum memberi pengampunan pajak, Ditjen Pajak harus memiliki data yang akurat, serta membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif. Wajib Pajak yang nantinya mendapatkan pengampunan, lanjutnya, harus diawasi secara ketat.

Mantan menteri keuangan ini berujar dalam pelaksanaannya, tax amnesty ju ga harus didukung dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua WP yang mengajukan amnesty.

Adapun, eksekusi kebijakan ini, lanjut dia, seharusnya secara mendadak dan dalam jangka pendek, maksimal satu tahun. Selanjutnya, diikuti dengan peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi WP yang tidak mengajukan pengampunan.

Lebih dari itu, langkah pengampunan pajak harus diikuti dengan penegakan hu kum yang tegas.

“Harus juga ada penegasan bahwa tax amnesty hanya akan dilakukan sekali dan tidak diberi kesempatan kedua untuk menjamin efektivitas pengampunan yang akan diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom yang juga mantan menkeu pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Chatib Bas ri menuturkan sebenarnya Indonesia bisa menunggu penerapan AEoI pada 2018 tanpa harus mendorong program pengampunan pajak.

Namun, Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah besar saat ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Butuh uangnya sekarang,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Menkeu Bambang mengatakan tantangan pajak di era digital semakin tinggi.

“Transaksi yang selama ini fisik dan nyata, sekarang terjadi di dunia maya.”

Dia memberi contoh perusahaan Indonesia yang memasang iklan di mesin pencarian Google yang bermarkas di Amerika Serikat. Ada kebingungan pihak mana yang berhak memungut pajak.

“Apakah di Indonesia atau Amerika Serikat?” 

Nilai tukar rupiah dibuka dengan pergerakan stagnan di posisi 13.574 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (24/5/2016).

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini Selasa (24/5/2016) berpeluang melanjutkan penguatannya.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan, rupiah tidak hanya mengurangi kecepatan pelemahannya, tapi berhasil berbalik menguat saat dolar index terus melemah. Beberapa kurs di Asia masih menguat terhadap dollar hingga penutupan Senin sore.

Menurutntya, pembahasan tax amnesty masih berlanjut dan diharapkan bisa memberikan sentimen positif ke pasar keuangan bila disahkan segera. Nilai tukar rupiah berpeluang melanjutkan dorongan penguatannya pada hari ini.

“Meski terbatas, melihat harga minyak mentah yang masih melemah,” kata Rangga dalam riset yang diterima hari ini, Selasa (24/5/2016).

Indeks dolar Amerika Serikat bergerak menguat tipis pada awal perdagangan pagi ini, Selasa (24/5/2016).

Indeks yang mengukur pergerakan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama tersebut bergerak naik walau tipis sebesar 0,08% atau 0,077 poin ke level 95,308 pada pukul 06.56 WIB, setelah dibuka di zona hijau dengan kenaikan sebesar 0,07% ke level 95,301.

Pada perdagangan Senin (23/5/2016), indeks dolar AS ditutup dengan pelemahan sebesar 0,11% atau 0,103 poin ke level 95,231, setelah dibuka di zona merah pada awal perdagangan.

Seperti dilansir Reuters, indeks dolar AS dapat kembali bergerak menguat di saat para investor menimbang-nimbang kemungkinan bahwa tingkat suku bunga AS dapat dinaikkan secepatnya. Isu yang mencuat minggu ini adalah apakah data AS dapat menopang kemungkinan penaikan suku bunga pada Juni atau Juli.

Penaikan suku bunga di AS dalam waktu dekat memiliki lebih kemungkinan untuk terjadi. Bank sentral AS the Fed akan cenderung mengetatkan kebijakannya lebih cepat pada tahun 2017 daripada tahun ini dengan mungkin satu atau dua kenaikan suku bunga lebih lanjut, menurut Presiden the Fed wilayah San Fransisco John Williams dalam pernyataannya kemarin.

Sementara President the Fed wilayah St. Louis James Bullard mengatakan bahwa pasar tenaga kerja yang relatif ketat dapat memberikan tekanan ke atas pada inflasi dan mendorong kesempatan suku bunga yang lebih tinggi.

“Fokus terus tertuju pada langkah the Fed selanjutnya dan seperti yang kita lihat indikator ekonomi minggu lalu jelas mengindikasikan perbaikan,” kata Peter Cardillo, chief market economist First Standard Financial di New York.