Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia siap memberikan kemudahan pada 16 perusahaan yang beroperasi di Indonesia tetapi listed di luar negeri bila ingin melantai di pasar saham Indonesia.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan sangat menginginkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk listed di Indonesia. Bahkan, BEI siap memberikan kemudahan bila perusahaan-perusahaan itu bersedia listed di Indonesia, meski sebenarnya BEI tidak perlu memberikan penawaran menarik bagi mereka.
“Ini sebenarnya kewajiban mereka karena sudah dapat keuntungan. Namun, kalau mereka bilang ingin apa yang diubah, mau fasilitas apa, akan kami fasilitasi, kami mudahkan,” kata Tito di Gedung BEI, Rabu (30/9/2015).
Menurutnya, bila ada sinyal dari 16 perusahaan tersebut bahwa mereka ingin melantai di bursa, BEI siap mendatanginya secara langsung. Dia menyadari bahwa untuk bisa melantai di bursa saham di Indonesia, mereka juga terikat dengan peraturan di kementerian lain.
“Akan kami tanya, apa yang mereka perlukan. Malaysia berani, Indonesia harus berani juga. Misalnya, bila mereka mau go public, maka orang lokal bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan asing juga bisa diusahakan, atau pembelinya BUMN, juga boleh, nanti dibicarakan,” jelasnya.
Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia mengatakan imbauan BEI kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar listing di Indonesia sangat positif. Hanya saja, dia melihat belum ada urgensi untuk memberikan kemudahan kepada mereka.
Dia melihat, otoritas bursa perlu mempertimbangkan insentif yang benar-benar adil agar emiten atau perusahaan lain yang ingin melantai di bursa tidak merasa dianaktirikan.
“Kalau nanti bakal ada undang-undangnya, ini tentu jadi kewajiban tidak perlu diberikan insentif. Namun, kalau hanya imbauan, jangan sampai membuat kecemburuan yang lain, ini pintar-pintarnya pemerintah saja mendorong mereka,” kata Budi saat dihubungi Bisnis, Rabu (30/9).
Kalaupun bakal diberikan kemudahan, diharapkan kemudahan diberikan tidak keluar dari kewenangan otoritas pasar modal. Jadi, jangan sampai melangkahi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Ditjen Pajak, dan sebagainya.
“Mungkin insentif bisa dalam bentuk listing fee, misalnya dihilangkan. Kalau insentif berupa fiscal dan pajak tentu harus berkordinasi dengan otoritas terkait,” tambahnya.
Meski demikian, dia menilai imbauan BEI mengajak mereka listing di BEI sangat positif untuk meningkatkan jumlah emiten. Bahkan, bisa meningkatkan market cap dalam negeri dan transaksi harian di bursa.
Pada sisi lain, kata Budi, sejumlah perusahaan tersebut tentu memiliki kewajiban divestasi saham mereka. “Untuk mempermudah, ada baiknya memang divestasi melalui pasar modal. Mungkin yang paling cepat bisa Freeport itu, saya dengar sudah ada prosesnya ya.”
Sebelumnya, Tito mengatakan saat ini ada sekitar 16 perusahaan (termasuk Freeport, Newmont, Wilmar) di sektor sumber daya alam yang beroperasi di Indonesia, tetapi mencatatkan diri di bursa saham luar, seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Menurut Tito, hal tersebut sangat tidak adil, dimana sebagian besar perusahaan tersebut mengambil sumber daya di Indonesia tetapi tidak memberikan keuntungan di pasar saham Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
