Bisnis.com, JAKARTA-Jelang pengumuman suku bunga acuan atau Fed Fund Rate bank sentral Amerika Serikat (AS), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin tertekan mendekati Rp14.500 per dolar AS.
Ekonom meminta agar pemerintah mempunyai kebijakan jangka pendek untuk menekan kondisi perekonomian global yang saat ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia dan nilai tukar rupiah.
"Rupiah itu 90% karena eksternal. Rupiah melemah, pemerintah dari dulu terjebak di lubang yang sama, selalu telat membuat kebijakan, kebijakan kurang nendang, ketika komoditas booming, momentumnya tidak tepat, malah diterapkan sekarang harusnya dulu 4-5 tahun lalu," Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual di Jakarta, Rabu (16/9/2015) malam.
Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo, lanjutnya, tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
"Yang saya lihat dari 3 paket kebijakan Jokowi soal deregulasi, properti dan percepatan proyek-proyek pemerintah, yang deregulasi itu bukan barang baru, itu sejak zaman Soeharto. Properti juga kebijakan setengah hati," katanya.
Kebijakan deregulasi itu dinilai tidak tepat. Pasalnya, birokat memiliki fokus dalam penciptaan regulasi dan aturan baru.
Apabila dilakukan deregulasi, David mengkhawatirkan dalam 3 hingga 4 tshun kedepan akan timbul regulasi baru yang tumpang tindih. Saat ini, ada 2.700 aturan yang tumpang tindih.
Dia menilai yang semestinya menjadi fokus pemerintah dalam paket kebijkaan yakni melakukan debirokratisasi yang ramping dan efisien. .
"Di-champaign-nya akan membuat kabinet yang ramping. Ini ditanyakan oleh investor ini. Kabinet yang gemuk membutuhkan anggaran yang besar dan menjadi tidak efektif," ucap David.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
