Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Fed Open Market Committee (FOMC) serta gencarnya intervensi pasar menyelamatkan rupiah. Rupiah kembali mengulang penguatan terbesar di pasar Asia Pasifik.
Pada perdagangan, Kamis (18/12/2014) rupiah ditutup menguat 0,83% atau naik hampir 105 poin menjadi Rp12.562 per dolar AS di Bloomberg Dollar Index. Hanya segelintir mata uang sekawasan yang menghijau, seperti rupee, ringgit, baht, dan yen, sedangkan yang lainnya justru terdepresiasi.
Senada, nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mematok rupiah pada Rp12.565 atau menguat 155 poin dibandingkan dengan sehari sebelumnya dan bahkan terapresiasi nyaris 500 poin dibandingkan dengan posisi Selasa (16/12) yakni Rp12.900 per dolar.
"Apresiasi rupiah hari ini karena hasil FOMC yang dovish dan respon positif pelaku pasar atas sinyal dari BI dan pemerintah," kata ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Ryan Kiryanto.
Bank Sentral AS Federal Reserve memutuskan menahan kenaikan suku bunga acuannya atau fed funds rate hingga kuartal I/2015.
Sebelumnya, pasar dibuat panik lantaran munculnya sinyal prospek kenaikan suku bunga di akhir tahun. Kepanikan ini dikonfirmasi oleh aliran outflow yang cukup kencang dari pasar modal dan pasar keuangan.
Ryan mengatakan besarnya upaya pemerintah dan BI yang diperlihatkan pada pasar membuat rupiah bergerak lebih kuat dibandingkan dengan mata uang lain di kawasan regional.
Ke depan, sambungnya, pasar ingin melihat kekompakkan otoritas moneter dan fiskal untuk memperbaiki fundamental perekonomian, terutama soal defisit neraca transaksi berjalan.
Namun demikian, pemerintah menolak anggapan bahwa rupiah menguat lantaran intervensi. "Rupiah menguat itu karena fundamental, bukan karena kita guyurin duit," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Di sisi lain, Bank Indonesia justru senantiasa menegaskan kehadirannya di pasar. BI tercatat telah membeli obligasi pemerintah senilai Rp1,7 triliun hingga Selasa. Selain itu, otoritas moneter juga melakukan serangkaian operasi pasar untuk menambah likuiditas dolar di pasar.
Ditemui secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Hendri Saparini menilai saat ini belum terlihat koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah, terutama otoritas fiskal. Rencana, target, dan programnya seringkali tak sejalan bahkan berlawanan.
"Harusnya koordinasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi bukan hanya dari BI dan pemerintah, tapi juga dengan sektor riil," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
