Selasa, 02 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

IMPOR PRODUK PANGAN: Permentan N0. 60/2012 Picu Terjadinya Kartel

Ismail Fahmi   -   Selasa, 26 Maret 2013, 00:20 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 60/2012  terkait Rekomendasi impor holtikultura memicu terjadinya sistem kartel impor produk pangan di Indonesia.

Komisioner KPPU Munrohkim Misanam mengemukakan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian tersebut, memperlebar peluang permainan permainan kuota impor pangan yang terindikasi mengarah pada pola kerja kartel.

"Regulasi ini (Permentan 60) dimanfaatkan untuk mengatur kuota impor produk sayur dan buah, yang ditentukan oleh besaran pembayaran dari importir. Nah, skema ini dapat disebut kartel," ujarnya di sela-sela diskusi Menguak Dugaan Kartel Impor Pangan, Senin (25/3).

Menurutnya, indikasi kartel dikuatkan dengan hasil penyelidikan awal KPPU, dimana melonjaknya harga pangan beberapa minggu terakhir terutama komoditas bawang putih dikarenakan terjadinya permainan di kalangan importir sebagai rangkaian dari Permentan No 60/2012.

Dugaan kartel impor pangan tersebut bahkan melibatkan pemegang regulasi, perusahaan dan kalangan importir. Adanya sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi importir jika ingin melakukan kegiatan impor pangan juga menyebabkan persaingan usaha semakin tidak sehat.

Munrokhim menjelaskan dalam Permentan No 60/2012 importir harus mempunyai gudang penyimpanan yang memiliki pendingan, kendaraan pendingin, dan sejumlah ketentuan teknis lainnya. (if)


Source : Amri Nur Rahmat

Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.